KATIK Desak Polda Sulsel Usut Tuntas Dugaan Pemerasan Oknum Jaksa di Sinjai

  • Whatsapp

Porosmaju.id, Makassar — Koalisi Anti Korupsi dan Kejahatan (KATIK) Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi melayangkan laporan ke Dirkrimum Polda Sulsel terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum jaksa berinisial ZS di Kejaksaan Negeri Sinjai, Jumat, 2 Oktober 2020.

Polda Sulsel diminta serius dalam menangani serta menuntaskan kasus pemerasan yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Sinjai.

Read More

banner 300250

Ketua KATIK Sulsel, Arsyad Dg. Rani, mengungkapkan, jika kasus semacam ini tidak dusut hingga tuntas, maka bisa memunculkan kasus serupa dikemudian hari.

 

“Ini merupakan preseden buruk bagi institusi penegakan Hukum khususnya di lingkup Kejaksaan. Maka, harus diusut tuntas,” tegas Arsyad, usai menyampaikan laporannya di Polda Sulsel.

“Harus diusut tuntas, untuk menghindari adanya upaya perlindungan terhadap sejumlah pejabat yang diduga terlibat,” tambahnya lagi.

Ia bahkan meminta oknum Jaksa yang diduga terlibat dinonaktifkan sementara, sampai pengusutan perkaranya tuntas. Sebab kata Arsyad, kasus serupa sudah kerap terjadi.

“Kalau benar-benar negeri ini serius untuk memerangi Korupsi,” cetusnya.

Untuk diketahui, Proyek Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Sinjai tahun 2019 ini melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hingga organisasi kemasayarakatan yang ada di wilayah kelurahan.

Anggaran program KOTAKU di Sinjai bersumber dari APBN yang dikucurkan melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 3,5 miliar.

Anggaran itu terbagi di tiga Kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara. Yakni, Kelurahan Lappa, Rp 2 miliar, Bongki, Rp 1 miliar, dan Kelurahan Balangnipa Rp 500 juta yang dalam prosesnya, telah mendapat apresiasi dari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun, sebagaimana dilansir oleh beberapa media sebelumnya, yang memberitakan perihal adanya dugaan pemerasan oleh oknum jaksa pada kasus Proyek Program KOTAKU Sinjai. Dimana jaksa tersebut meminta setoran 350 Juta atau 10 Persen dari total anggaran Rp 3,5 miliar.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, awalnya, koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tiga kelurahan tersebut diminta menyetor uang sebesar Rp 350 juta oleh oknum AH (PNS) atas petunjuk oknum jaksa berinisial ZS. Agar ancaman adanya temuan dalam proyek KOTAKU Sinjai tersebut tidak berlanjut.

“AH bilang sudah bicara dengan ZS dan meminta sebesar Rp350 juta supaya kasus ini tidak lanjut, kami mulai curiga, apa hubungannya AH dengan ZS,” beber Mawar (nama samaran).r

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *